nusakini.com-- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terus melakukan proses lelang blanko KTP elektronik (KTP el) guna memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dalam memanfaatkan data kependudukan. 

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan saat ini sebanyak 7 (tujuh) juta keping blanko KTP elektronik dalam proses lelang dan akan tersedia pada minggu ketiga Maret 2017 ini. 

“Saat ini sedang berlangsung lelang blanko KTP el sebanyak tujuh juta keping,” ujar Zudan melalui pesan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (1/3). 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

Zudan juga menyebutkan ada sebanyak 4,5 juta jiwa penduduk yang perekaman data KTP el nya berstatus Print Ready Record (PRR). Artinya, masyarakat yang telah melakukan perekaman data KTP el akan segera mendapatkan blanko KTP el. Dalam hal ini, menurut Zudan tidak ada istilah pemerintah melakukan pembatalan lelang. 

“Dirjen Dukcapil tidak pernah melakukan pembatalan lelang apalagi diberitakan sampai membatalkan tiga kali, yang terjadi sebenarnya adalah gagal lelang,” ungkap Zudan. 

Kegagalan dalam proses lelang ini disebabkan karena memang adanya perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Saat ini Kemendagri telah membayar secara penuh kontrak proyek KTP el kepada konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Sampai saat ini, Kemendagri juga memastikan sistem administrasi data kependudukan berjalan dengan baik. 

"Sampai saat ini sistem administrasi data kependudukan (KTP el) berjalan dengan baik walaupun untuk perekaman baru tertunda proses penunnggalannya yang disebabkan menunggu proses lelang pengadaan jasa pemeliharaan," jelas Dirjen Dukcapil.(p/ab)